TOKOMINICON.COM – Isu kapan THR 2026 cair kembali ramai dibahas menjelang Ramadhan yang kian dekat. Banyak ASN bertanya, apakah dana itu benar turun di awal puasa tahun ini.
Pemerintah memberi sinyal kuat pencairan dilakukan lebih cepat dari pola sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran sudah disiapkan penuh dalam APBN 2026.
Nilainya mencapai Rp55 triliun untuk kebutuhan aparatur negara. Anggaran itu mencakup PNS, PPPK, TNI, serta Polri tanpa pengecualian.
Ia menyebut penyaluran diharapkan terjadi pada fase awal Ramadhan. Namun tanggal pastinya belum diumumkan karena menunggu aturan resmi terbit.
Pernyataan itu menjawab berbagai pertanyaan yang terus bergulir di tengah masyarakat. Banyak pegawai mulai menghitung kebutuhan Lebaran dan biaya mudik keluarga.
Jika melihat pola lama, THR biasanya cair sekitar dua minggu sebelum Idul Fitri. Tahun ini pendekatan berbeda sedang disiapkan agar dana lebih cepat beredar.
Lebaran diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026 berdasarkan kalender. Kepastian tanggal tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah.
Bila mengikuti kebiasaan terdahulu, pencairan bisa terjadi pertengahan Maret. Namun target baru membuka peluang dana turun sejak awal puasa.
Keputusan final tetap bergantung pada Peraturan Pemerintah yang segera diterbitkan. Aturan tersebut akan menjadi dasar resmi waktu dan teknis pencairan.
THR bukan sekadar tunjangan rutin menjelang hari raya. Pemerintah memposisikannya sebagai alat penggerak ekonomi nasional.
Belanja negara di awal tahun diproyeksikan mencapai Rp809 triliun. Langkah itu diambil untuk menjaga ritme pertumbuhan tetap stabil.
Dana tersebut juga dipakai mempercepat program prioritas. Mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga rehabilitasi pascabencana.
Strategi ini diarapkan mendorong konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan terdongkrak mendekati enam persen.
Asumsi awal dalam APBN berada di kisaran 5,4 persen. Dorongan belanja diyakini mampu memberi efek ganda pada sektor riil.
Bagi ASN, komponen THR diperkirakan tidak jauh berubah. Gaji pokok tetap menjadi bagian utama yang diterima.
Tunjangan keluarga dan tunjangan pangan juga masuk perhitungan. Selain itu ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai posisi.
Tunjangan kinerja berpotensi dibayarkan penuh seperti dua tahun terakhir. Kebijakan itu sebelumnya berlaku bagi ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim.
ASN daerah mengikuti skema serupa sesuai kapasitas fiskal masing-masing. Guru dan dosen tanpa tukin memperoleh tunjangan profesi setara satu bulan gaji.
Sementara CPNS menerima delapan puluh persen dari gaji pokoknya. Kini publik tinggal menunggu kepastian resmi jadwal pencairan diumumkan pemerintah.